Bisnis Singkong di Porsea

Singkong atau ubi kayu sempat mengalami booming dengan banyaknya masyarakat yang berinvestasi dalam hitungan luas yang tidak sedikit. Tak terkecuali di Sumatera Utara (Sumut) yang disebut menempati rangking kelima setelah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Kini, petani singkong di Sumut meringis, karena tepung tapioka tak lagi laku di pasar ekspor. Petani pun buntung. Seperti yang dikatakan Ronistra Ginting, petani/pengusaha singkong bahwa saat ini petani singkong sedang letih, lemah, lesu dan letoy.

Pasalnya, sejak enam bulan yang lalu mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Di mana harga ubi kayu sebelumnya berada di kisaran Rp 1.100 per kilogram (kg) menjadi Rp 650 per kg. parahnya lagi, harga ubi kayu turun lagi sejak dua minggu yang lalu dan menjadi Rp 600 per kg.

Menurutnya, penurunan harga ini terjadi karena berdasarkan informasi yang diterimanya di pabrik tepung tapioka bahwa saat ini tepung tak lagi laku sehingga tidak ada pengiriman ekspor.

Tiongkok, yang selama ini menjadi satu-satunya negara tujuan ekspor tepung tapioka dari Sumut sudah tidak lagi mengambil dari Indonesia. Mereka (Tiongkok), kata dia, sudah berinvestasi singkong di Vietnam.

"Mereka mungkin kerjasama untuk budidaya singkong. Investor Tiongkok memodalin petaninya. Imbasnya ke kita di sini. Ubi kita tak diminta lagi. Tak diterima lagi ubi kita," katanya kepada MedanBisnis, Jumat (2/12).

Dia mengaku, jika hanya mengandalkan dari singkong, dia sudah pasti kolaps. Dia menghitung, kalau dari harga pabrik Rp 600 per kg itu nanti akan dipotong biaya lain seperti potong tangkai 10% dan lain sebagainya, kemudian upah panen atau upah cabut Rp 100 - Rp 150 per kg.

Kemudian dihitung jarak, misalkan 50 km bisa 150 per kg. Apalagi kalau pabriknya di Porsea, Siantar, itu akan menelan ongkos 250 per kg. Dengan demikian, harga Rp 600 per kg sangat tidak menguntungkan bagi petani.
"Jadi misalkan tadi ongkos cabutnya 250 per kg, ongkos angkut 150 per kg, itu saja posisinya sudah Rp 400. Harga di pabrik Rp 600. Sisa Rp 200 untuk petani.

Kalau lahannya dekat dengan pabrik, bisa lah ongkosnya hanya Rp 50 - Rp 100 per kg. Tapi kan biasanya jarang sekali lahan ubi petani itu dekat dengan pabrikan. Kebanyakan lokasinya jauh jadi harus dilangsir ke pabrik dan itu juga butuh biaya," rinci Ronistra.

Lahan dia sendiri, tersebar di beberapa lokasi seperti di Tanah Karo, Porsea, Lumban Julu, Talun Kenas. Untuk ubi dari Talun Kenas hasil panennya dibawa ke Serdang Bedagai dan Tebingtinggi. Sedangkan dari daerah Porsea dibawa ke pabrik tepung tapioka yang berada di Siborong-borong.

Masalahnya menjadi sulit karena untuk pabrik yang berada di Siborong-borong, sudah tidak lagi menampung ubi dari luar lagi.

"Mereka hanya nampung ubi yang mereka tanam sendiri. Dari kebun singkong mereka. Terpaksa kita bawa ke Siantar. Susahnya lagi, kalau dua bulan lalu, pabrik tepung tapioka di Siantar masih lancar.

Sebulan terakhir, mereka sudah mengeluarkan kebijakan yang mana mereka hanya menerima ubi dua hari saja dalam seminggu. Padahal sebelumnya mereka buka setiap hari dan mau menerima ubi petani setiap harinya," katanya.

Belum lagi dengan masalah bahwa ubi tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Apabila, umur ubi yang ditanam sudah cukup umur maka harus dipanen.

Namun untuk saat ini, singkong di lahannya yang berada di Sumbul, (2,5 hektare), Juhar (3,5 hektare), Talun Kenas (satu hektare), Siborong-borong sekitar (lima hektare) terpaksa belum dipanennya meskipun sudah berusia lebih dari satu tahun. Bahkan ada yang di dekat Siosar, lima hektare belum juga dipanen, padahal usianya sudah cukup tua.

"Jadi, kalau dipanen hasilnya akan melimpah. Mengingat, untuk ubi biasa saja bisa menghasilkan 30 - 40 ton per hektare. Sedangkan ubi yang ditanamnya bisa menghasilkan rata-rata 50 ton per hektare. Tapi, modal untuk bertanam dengan hasil jual panen saat ini tidaklah menguntungkan," jelas Ronistra.

Untuk ongkos produksi Ronistra mengatakan, penanaman dan perawatan membutuhkan kisaran antara Rp 12 juta - Rp 18 juta per hektare.

"Jadi kalau produksi hanya 10 ton, kita kalikan lah Rp 600 per kg kan cuma Rp 6 juta. Modalnya saja sudah Rp 12 juta, hasil panen Rp 6 juta. Kalau lah dipanen hasil yang diperoleh makin minus. Tetapi kenapa tak dipanen karena pabriknya tak lagi menampung," jelasnya.

Begitupun, kalau pabrik sudah mau menampung ubi, dia akan tetap memanen walaupun rugi. Karena kalaupun dibiarkan di lahan akan busuk juga. "Dapat Rp 200 per kg pun tak apalah. Daripada tak dapat apa-apa," katanya. (sumber)

Ketika Penambang Emas Tiongkok Berkompetisi dengan Lokal di Afrika

Afrika sedang berusaha membuka negara mereka ke investor dunia. Salah satunya dengan mengundang pengusaha-pengusaha Tiongkok.

Namun sering kali, masuknya investor Tiongkok diikuti dengan pengusaha-pengusaha hitam yang bekerja secara ilegal.

Negara-negara Afrika yang tidak siap dengan infrastruktur hukum mengalami kesulitan untuk mengatasi penambang ilegal.

Maksudnya mengundang investor dengan modal minimal, yang terjadi justru yang datanga dalah pengusaha menengah ke bawah yang menggerogoti bisnis kecil-kecilan.

Berikut ini ada dua video liputannya.

Renta Lumban Batu

Stres, Ibu Memaku Kepala Anak
Selasa 28 Agustus 2007, Jam: 10:20:00
JAKARTA (Pos Kota) – Stres tak punya duit ongkos pulang ke kampung halamannya di Sumut, seorang ibu tega memaku kepala anaknya. Bocah berusia 2 tahun itu kini terbaring lemah di RSCM. Peristiwa mengenaskan ini terjadi di Depok Dua Timur, Minggu petang.

Alexander Siagian, 2, dengan paku yang masih tertanam di batok kepala sedalam 3 cm kini dirawat di ruang IRNA B lantai 2 RSCM. Diakui sang ayah, Belsing Hasekial, 41, warga Jalan Sono Keling IV, Depok II Timur, sejak beberapa tahun terakhir istrinya Renta Lumban Batu, 28, memang mengalami gangguan jiwa. “Malahan sekitar setahun lalu, dia pernah membotaki rambutnya dengan alasan karena kepanasan,” kata Belsing.

Ditambahkannya hal tersebut dikerenakan sang istri meminta untuk pulang ke kampung halamannya di Ledong, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Namun karena tidak mempunyai biaya keinginan tersebut belum terpenuhi. “Sudak lima tahun Renta tidak pulang kampung,” tutur Belsing, yang bekerja sebagai satpam di sebuah pusat perbelanjaan di Depok.

Menurut keterangan Imelda, bibi bocah malang tersebut, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, (25/8) sore. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Renta yang memaki sang anak. Mendengar hal tersebut, maka Imelda yang tinggal berseberangan dengan Renta langsung mendatanginya. Betapa terkejutnya, Imelda ketika mendapati kepala keponakannya telah tertanjap paku. Tidak hanya itu, setelah menanamkan paku ke kepala sang anak Renta juga menancapkan dua paku ke kepalanya sendiri.

Melihat kejadian tersebut Imelda langsung membawa Alexander ke RSIA Hermina, namun dirujuk ke RS Pasar Rebo sebelum akhirnya ibu dan anak tersebut mendapat perawatan di RSCM.

ANAK DURHAKA
Dasar anak durhaka, dinasehati orangtua malah membacok kepala ayah kandungnya sendiri. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di RT 07/011 Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Minggu (26/8) malam.

Tersangka Ahmad, 20, anak biadab yang saat membacok bapaknya dalam keadaan teler, hingga Senin siang masih dalam pencarian petugas Polsek Tambora. Sementara ayahnya Surya Atmaja, 59, kini dirawat di RS Atmajaya Pluit, Jakarta Utara. Diperoleh keterangan, setiap malam Ahmad pulang dalam keadaan teler. Orangtuanya sudah sering menasehati anak muda tersebut tapi tak pernah diindahkan. Tapi karena kelakuannya tak pernah berubah, Minggu malam sekitar pkl 22:00 ketika pulang ke rumahnya langsung ditanya ibu bapaknya.

Malam itu, Surya mencoba menasehati putranya. Namun tanpa disangka-sangka, Ahmad yang sudah kerasukan setan mengambil golok lalu membacok kepala bapaknya hingga roboh. Setelah membacok, pemuda itu menjadi panik dan langsung kabur. Keluarga dibantu warga sekitar menolong membawa korban ke RS Atmajaya Pluit. Sedangkan tersangka yang dikenal tetangganya sebagai pemuda nakal di kawasan Rusun Angke, masih dicari polisi.

Jamaluddin Purba Dan Ranperda Tanjung Balai

Jumat, 24 Agustus 2007 03:00 WIB
Ranperda Gepeng Dinilai Rendahkan Islam
Tg. balai, WASPADA Online

Dinilai merendahkan Agama Islam, Pemuda Muslimin Indonesia Kota Tg. Balai menolak Rancangan Perda tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

"Kita menolak Ranperda Gelandangan dan Pengemis, khususnya pada pasal 5. Sebab dalam pasal ada kata kontroversi yakni sedekah, yang identik dengan agama Islam. Jadi kata sedekah itu dapat merendahkan agama Islam," tegas Sekretaris PMI Kota Tg. Balai, Indra Mingka pada Public Hearing sosialisasi Ranperda Penanggulangan Gepeng di aula Rumah Dinas Walikota Tg. Balai, Kamis (23/8).

Apabila Ranperda itu tetap dipertahankan, lanjut Indra, sebaiknya kata sedekah direvisi dengan kata-kata lain seperti minta-minta atau sebagainya. "Tolong kata sedekah itu dihapus," tegas Indra. Tim sosialisasi Jamaluddin Purba menyambut baik usulan itu. "Kita akan menyampaikan usulan itu pada rapat paripurna tim perumus Ranperda, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai religi, masyarakat dan tidak menyudutkan kelompok atau golongan tertentu," tukas Purba.

Menurut Purba, para gepeng yang disharing akan diberi pembinaan, sedangkan yang memberikan uang ataupun melakukan eksploitasi akan diberi hukuman. "Pembinaan dapat berupa tindakan preventif, responsif dan rehabilitasi," jelas Dekan Fakultas Fisipol UMSU itu.

Purba melanjutkan, gelandangan merupakan orang yang hidup tidak sesuai norma yang layak, yakni tidak bekerja selain meminta-minta belas kasihan orang lain. Dikatakan, untuk mendapatkan belas kasihan orang lain, para gepeng berupaya menimbulkan trik-trik tertentu seperti menunjukkan kelemahannya.

"Kalau pemerintah saja yang memikirkan masalah ini akan menimbulkan multi kompleks dan dikhawatirkan penanggulangan akan terlantar. Sebab itu masalah ini harus dipikirkan seluruh elemen masyarakat," ujar Purba. Kasi Rehabilitasi Sosial Dinsos Sumut, Hasyim menyatakan, Ranperda Penanggulangan Gepeng manfaatnya bukan sekarang, melainkan berupa antisipasi ke depan. "Sempatlah nanti semua turun di jalan, tentu sulit mengatasinya," demikian Hasyim.

Di Binjai
Pemerintah seharusnya serius menanggulangi gepeng sehingga mereka jera termasuk orang yang mengkordinirnya. Penanganan masalah gepeng juga tidak akan selesai jika menjatuhkan hukuman kepada orang yang ingin bersedekah. Demikian HM. Nuh seorang warga Binjai di aula Pemko Binjai Kamis (23/8) dalam sosialisasi draf Ranperda Prop. Sumut tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Sementara Wakil Walikota Binjai Drs.H. Anhar A Monel, MAP saat membuka publik hearing draf Raperda Penanggulangan gelandang dan pengemis minta peserta memberi masukan. "Kalau selama ini hanya membaca koran adanya denda Rp6 juta kepada pemberi gepeng, sekarang bisa didiskusikan, sehingga draf Raperda ini secara serius menanggulangi gepeng di Sumatera Utara," terang Anhar. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah (KPAID) Sumut Zahrin Piliang yang juga Sekretaris Tim Perumus Raperda Gepeng Dinas Sosial Sumut mengemukakan, jumlah gelandangan dan pengemis di Sumut kini mencapai 12.000 orang.

Terbanyak di Medan, menyusul Binjai dan daerah lain. Gelandangan dan pengemis tumbuh subur karena faktor mentalitas pelaku yang senang mendapatkan uang dengan mengemis tanpa mau bekerja. Sehingga pemerintah menemukan jalan buntu memberdayakannya. Mereka bisa berpenghasilan satu hari Rp50.000 yang jika diperhitungkan jauh di atas UMR. Di sisi lain persoalannya kian dilematis dari perspektif agama memberikan sedekah merupakan ibadah.

Kegiatan untuk daerah Kab.Langkat dan Binjai mendapat sambutan yang antusias terutama pasal yang membuat denda Rp6 juta dan pidana kurungan maksimal enam minggu bagi orang yang memberikan uang atau barang kepada gepeng di tempat umum. Kegiatan dihadiri 120 orang dari Kab. Langkat dan Binjai dihadiri Kasubdis Bina Rehabilitasi Sosial Dinsos Sumut Drs.H. Hatta Siregar, Kepala Kantor Sosial Binjai Drs.H.Sofyan Nasution. Kegiatan ini menurut Hatta Siregar akan dilakukan bergiliran di 25 daerah tingkat II se Sumut.

Korupsi 3 Milyar, Bupati Tobasa Didemo

Kamis, 23 Agustus 2007 03:00 WIB
Bupati Tobasa Kembali Didemo Soal Korupsi Rp3 Miliar
Balige, WASPADA Online

Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan aliansi masyarakat bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati, DPRD dan Kejari, Rabu (22/8) untuk menuntut penegakan hukum atas kasus dugaan korupsi Rp3 miliar dengan tersangka Bupati Tobasa St.Drs.Monang Sitorus, SH.MBA.

Pengamatan Waspada di lapangan, seperti biasanya aksi demonstrasi itu berlangsung dengan membawa poster-poster dan spanduk bertuliskan kecaman-kecaman atas tindakan Bupati Tobasa yang sewenang-wenang mengambil uang kas daerah Rp3 miliar dan perbuatan mutasi jabatan tanpa memenuhi prosedur peraturan yang berlaku.

Namun sangat disayangkan DPRD Tobasa sebagai lembaga wakil rakyat tidak ada satupun berada di kantornya untuk menerima aksi demonstrasi dalam penyampaian aspirasi atas kinerja eksekutif yang dinilai tidak becus. Keberadaan para anggota DPRD yang menghilang dari kantornya sewaktu aksi demonstrasi menentang kinerja Bupati Tobasa ini sepertinya ada unsur kesengajaan.

Dugaan adanya unsur kesengajaan ini tidaklah hanya tuduhan semata karena sewaktu aksi demonstrasi mendukung kepemimpinan Bupati Tobasa, Selasa (21/8) nampak hadir para anggota dewan Sabam Simanjuntak, Herbet Sibuea, Vespasianus Panjaitan, Togar Manurung, Parulian Gurning dan Parade Manurung untuk menerima aspirasi mereka.

Pancasila Sibarani dalam orasinya mengatakan selain mengambil uang kas daerah Rp3 miliar ternyata kinerja Bupati Tobasa selama kepemimpinannya sama sekali tidak ada program pemerintah yang mengarah untuk kesejahteraan rakyat hanya terlihat untuk kepentingan golongan tertentu.

Seperti program Askes Tobamas dengan menghabiskan anggaran miliaran rupiah APBD Tobasa namun tetap dikutip uang lagi dari rakyat dengan alasan untuk berobat gratis, kata Sibarani, itu merupakan tindakan pembodohan karena program kesehatan nasional sudah ditetapkan warga negara ekonomi lemah di mana saja gratis untuk berobat.

Untuk itulah perjalanan kegiatan program Askes Tobamas ini perlu diusut penggunaan anggarannya yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah kata Sibarani, apalagi dasar hukum pemakaian anggarannya tidak jelas dan terkesan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu.

Program tanaman jagung itu juga hanya pemborosan anggaran saja apalagi dengan adanya penyiapan dana penyanggah untuk menampung hasil pertanian komoditi jagung hingga mencapai miliaran rupiah."Bagaimana mungkin rakyat bisa menanam dan makan jagung padahal sejak jaman dahulu turun temurun menaman padi dan makan nasi, itu mustahil dapat diubah" katanya.

Lain halnya dengan Christian Manurung yang berbaju lengkap PNS mewakili rekan-rekanya dalam berorasi mengatakan, tidak takut dipecat untuk berjuang membasmi para koruptor yang berada di tubuh Pemkab Tobasa." Selaku PNS saya berhak dan tidak mau mempunyai pemimpin koruptor yang menghabiskan anggaran untuk kepentingan pribadinya saja" katanya.

Pada kesempatan itu, pembacaan pancaprasetya Korps PNS dilakukan Christian Manurung untuk memberikan pencerahan bagi rekan-rekannya pegawai agar jangan takut dalam menegakkan kebenaran dan menentang perilaku pimpinan yang dinilai melanggar ketentuan hukum.

Menyikapi situasi Kab. Tobasa, aktivis LSM Rikson Sibuea, putra perantau bermukim di Medan kepada Waspada melalui telepon selular mengatakan hendaknya pihak Poldasu secepatnya menyelesaikan status hukum Bupati Tobasa.

Den Bravo Tangkal Imperialisme

Detasemen Bravo 90 terbilang paling muda. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas AU pada 1990, Bravo berarti yang terbaik. Konsep pembentukannya merujuk kepada pemikiran Jenderal Guilio Douchet: Lebih mudah dan lebih efektif menghancurkan kekuatan udara lawan dengan cara menghancurkan pangkalan/instalasi serta alutsistanya di darat daripada harus bertempur di udara.

Dari dasar ini, Bravo 90 diarahkan menjalankan tugas intelijen dalam rangka mendukung operasi udara, menetralisir semua potensi kekuatan udara lawan serta melaksanakan operasi-operasi khusus sesuai kebijakan Panglima TNI. Saat dibentuk, Bravo diperkuat 34 prajurit ­ 1 perwira, 3 bintara, 30 tamtama. Entah kenapa, sejak dibentuk hingga akhir 1990-an, hampir tak pernah terdengar nama Bravo. Dalam masa "vakum" itu, anggotanya dilebur ke dalam Satuan Demonstrasi dan Latihan Depodiklat Paskhas (Satdemolat). Baru pada 9 September 1999, dilaksanakan upacara pengukuhan Detasemen Bravo dengan penyerahan tongkat komando.

Prajurit Bravo diambil dari prajurit para-komando terbaik. Setiap angkatan direkrut 5-10 orang. Untuk mengasah kemampuan antiteror, latihan dilakukan di pusat latihan serbuan pesawat GMF Sat-81 Gultor, latihan infiltrasi laut dalam rangkan penyerbuan pangkalan udara lepas pantai di pusat latihan Denjaka, latihan UDT (under water demolition) di sarana latihan Kopaska, serta latihan penjinakan bahan peledak di Pusdikzi Gegana, Polri. Hanya saja diakui KSAU Marsekal TNI Chappy Hakim, persenjataan Bravo sudah sangat tidak memadai.

Masalahnya sekarang, mungkinkah ketiga satuan ini digabungkan ke dalam satu Satgas? Pertanyaan ini kiranya terpulang ke Pimpinan TNI dan Pemerintah. Hanya saja sebagai gambaran, hampir tidak pernah terdengar ada satgas pasukan khusus (antiteror) di mancanegara. Karena kekhususan kemampuan yang dimiliki masing-masing satuan, mereka lebih dibiarkan berjalan mandiri namun siap digerakkan sewaktu-waktu bila diperlukan baik dalam operasi khusus maupun operasi gabungan.