Bupati Tobasa Kembali Didemo Soal Korupsi Rp3 Miliar
Balige, WASPADA Online
Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan aliansi masyarakat bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati, DPRD dan Kejari, Rabu (22/8) untuk menuntut penegakan hukum atas kasus dugaan korupsi Rp3 miliar dengan tersangka Bupati Tobasa St.Drs.Monang Sitorus, SH.MBA.
Pengamatan Waspada di lapangan, seperti biasanya aksi demonstrasi itu berlangsung dengan membawa poster-poster dan spanduk bertuliskan kecaman-kecaman atas tindakan Bupati Tobasa yang sewenang-wenang mengambil uang kas daerah Rp3 miliar dan perbuatan mutasi jabatan tanpa memenuhi prosedur peraturan yang berlaku.
Namun sangat disayangkan DPRD Tobasa sebagai lembaga wakil rakyat tidak ada satupun berada di kantornya untuk menerima aksi demonstrasi dalam penyampaian aspirasi atas kinerja eksekutif yang dinilai tidak becus. Keberadaan para anggota DPRD yang menghilang dari kantornya sewaktu aksi demonstrasi menentang kinerja Bupati Tobasa ini sepertinya ada unsur kesengajaan.
Dugaan adanya unsur kesengajaan ini tidaklah hanya tuduhan semata karena sewaktu aksi demonstrasi mendukung kepemimpinan Bupati Tobasa, Selasa (21/8) nampak hadir para anggota dewan Sabam Simanjuntak, Herbet Sibuea, Vespasianus Panjaitan, Togar Manurung, Parulian Gurning dan Parade Manurung untuk menerima aspirasi mereka.
Pancasila Sibarani dalam orasinya mengatakan selain mengambil uang kas daerah Rp3 miliar ternyata kinerja Bupati Tobasa selama kepemimpinannya sama sekali tidak ada program pemerintah yang mengarah untuk kesejahteraan rakyat hanya terlihat untuk kepentingan golongan tertentu.
Seperti program Askes Tobamas dengan menghabiskan anggaran miliaran rupiah APBD Tobasa namun tetap dikutip uang lagi dari rakyat dengan alasan untuk berobat gratis, kata Sibarani, itu merupakan tindakan pembodohan karena program kesehatan nasional sudah ditetapkan warga negara ekonomi lemah di mana saja gratis untuk berobat.
Untuk itulah perjalanan kegiatan program Askes Tobamas ini perlu diusut penggunaan anggarannya yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah kata Sibarani, apalagi dasar hukum pemakaian anggarannya tidak jelas dan terkesan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu.
Program tanaman jagung itu juga hanya pemborosan anggaran saja apalagi dengan adanya penyiapan dana penyanggah untuk menampung hasil pertanian komoditi jagung hingga mencapai miliaran rupiah."Bagaimana mungkin rakyat bisa menanam dan makan jagung padahal sejak jaman dahulu turun temurun menaman padi dan makan nasi, itu mustahil dapat diubah" katanya.
Lain halnya dengan Christian Manurung yang berbaju lengkap PNS mewakili rekan-rekanya dalam berorasi mengatakan, tidak takut dipecat untuk berjuang membasmi para koruptor yang berada di tubuh Pemkab Tobasa." Selaku PNS saya berhak dan tidak mau mempunyai pemimpin koruptor yang menghabiskan anggaran untuk kepentingan pribadinya saja" katanya.
Pada kesempatan itu, pembacaan pancaprasetya Korps PNS dilakukan Christian Manurung untuk memberikan pencerahan bagi rekan-rekannya pegawai agar jangan takut dalam menegakkan kebenaran dan menentang perilaku pimpinan yang dinilai melanggar ketentuan hukum.
Menyikapi situasi Kab. Tobasa, aktivis LSM Rikson Sibuea, putra perantau bermukim di Medan kepada Waspada melalui telepon selular mengatakan hendaknya pihak Poldasu secepatnya menyelesaikan status hukum Bupati Tobasa.
loading...
